Sertifikasi Ulang Kompetensi Arsitek di Indonesia

Berdasarkan data dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), arsitek yang tergabung sebagai anggota IAI mencapai angka 17.000 orang. Namun hanya 3000-an arsitek yang telah tersertifikasi. Angka ini kemudian harus kembali dipertanyakan, karena ternyata ada praktik jual beli Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) terselubung yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut membuat geram pengurus IAI dan arsitek di Indonesia. Pasalnya, banyak arsitek yang telah mengantongi SKA namun tidak memberikan kontribusi yang baik dalam ‘membangun’ negeri ini. Alih-alih merancang arsitektur yang baik, justru sebagian arsitek tidak mengindahkan berbagai aspek. Sebaliknya, sebagian arsitek ‘palsu’ ini hanya menitikberatkan pada keuntungan semata atau hanya mengejar proyek-proyek yang dianggap menguntungkan padahal ia tidak kompeten.

Berkaca dari situasi ini, para pengurus IAI berharap Undang-undang (UU) arsitek dapat segera disahkan oleh DPR, karena UU Arsitek tersebut sangat penting dalam penertiban sertifikasi. Adanya sertifikasi profesi arsitek dapat menghindarkan masyarakat dari arsitek ‘palsu’ dan menjadi jaminan dari kompetensi seorang arsitek. Dalam UU Arsitek, akan dijelaskan bahwa sertifikasi tidak lagi diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), melainkan akan diterbitkan oleh Dewan Arsitek. Pembentukan Dewan Arsitek ini juga menjadi salah satu amanat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut. Salah satu poin penting lain yang ada dalam RUU tersebut, yaitu, penggunaan jasa arsitek hampir di setiap pendirian bangunan.

Dalam RUU Arsitek, disebutkan bahwa perancangan dan pembangunan seluruh bangunan, kecuali rumah adat dan rumah sederhana, harus menggunakan jasa arsitek (Sumber: www.youtube.com)

“Seluruh bangunan nantinya harus pakai arsitek, kecuali bangunan adat dan rumah sederhana, itu tidak perlu pakai arsitek”, ungkap Bambang Eryudhawan, yang tergabung dalam Kelompok Kerja (PokJa) RUU Arsitek, yang ditemui saat konferensi pers di Jakarta Design Center (JDC), Rabu (30/3/2016). Bagi IAI, penggunaan jasa arsitek akan menguntungkan banyak pihak, yaitu arsitek itu sendiri, klien, bahkan masyarakat luas. Dalam merancang sebuah arsitektur, arsitek tidak semata-mata memikirkan estetika, namun juga aspek lain yang bersinggungan dengan arsitektur tersebut—perencanaan bangunan, aspek lingkungan, keselamatan, sosial-budaya, ekonomi, teknologi, peraturan, dan lain-lain.

Kelak dengan adanya undang-undang ini, bukan berarti arsitek menjadi pihak yang diistimewakan. “Kita butuh UU karena kita perlu ada orang yang bertanggung jawab terhadap arsitektur yang dibuat. Jadi UU ini bukan mengistimewakan arsiteknya. Nantinya arsitek dapat dipidana jika terjadi kesalahan arsitektur”, ujar ketua IAI, Ahmad Djuhara. Ia pun mengungkapkan bahwa apabila UU ini sudah berjalan dengan efektif, maka akan terjadi defisit arsitek bersertifikat pada tahun-tahun pertama. Padahal Indonesia yang berjumlah penduduk 240 juta, idealnya harus memiliki minimal 6.000-an arsitek. Bahkan Kementrian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta 10.000 arsitek agar dapat membangun negeri ini. Oleh karena itu, IAI bekerja sama dengan 159 perguruan tinggi di Indonesia agar lulusannya dapat diarahkan menjadi arsitek kompeten yang tersertifikasi agar kemudian dapat turut menjadikan pembangunan di Indonesia semakin maju dan berkembang.

7 Maret 2016 lalu, Badan Legislatif (BALEG) DPR RI telah menyelesaikan harmonisasi RUU Arsitek. Kini, RUU Arsitek dikembalikan ke pengusung, yaitu Komisi V untuk kemudian dibawa ke Paripurna terdekat untuk dibahas di tingkat selanjutnya. IAI berharap agar UU Arsitek ini akan terbit dalam 6 bulan ke depan. Saat UU Arsitek sudah disahkan, SKA Arsitek yang telah diterbitkan akan otomatis berubah menjadi STRA yang diterbitkan oleh Dewan Arsitek, sedangkan arsitek yang akan mengajukan STRA harus menyerahkan lampiran ijazah S1 Arsitekur dan transkrip, terlebih dahulu mengikuti magang sekurang-kurangnya 2 tahun di biro arsitek, mengikuti penataran kode etik dan tata Laku Profesi Arsitek minimum 2 kali penataran Strata dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi arsitek, melunasi iuran anggota biasa sampai dengan tahun berjalan dan bersedia di wawancara, sebagaimana yang tertera dalam naskah RUU Arsitek dan laman resmi IAI.

Sumber:

Naskah RUU Arsitek yang diperoleh dari www.pshk.or.id

www.iai-jakarta.org

m.metrotvnews.com/read/2015/03/30/506197/kompetensi-arsitek-akan-disertifikasi-ulang

www.arsitektur-indonesia.com/arsitektur/indonesia-bakal-defisit-arsitek-bersertifikat

www.mediaindonesia.com/news/read/37487/ruu-arsitek-wajibkan-penggunaan-jasa-arsitek

Dita Kusumawardhani

Dita Kusumawardhani started her career at Imelda Akmal Architectural Writer in 2010 for one and a half year. She was involved in writing the Indonesia Architectural Guide book which was published by DOM Publishers Germany as a contribution for Indonesian architecture. Now, she has been an architecture and interior design writer for the last five years. A graduate of the Department of Architecture, Parahyangan Catholic University Bandung, she is now working as a key speaker for a radio station in Bandung, a freelance contributor for an architecture magazine, and a contributor for Arsitag.

More Posts